undang undang administrasi kependudukan. 1, No. undang undang administrasi kependudukan

Mengenal Kegiatan Administrasi Kependudukan. Subjek. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status. UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Administrasi Kependudukan (Adminduk) adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik & Pembangunan sektor lain. 857 kali. Zulkfli, (2013), Kajian Kebijakan Kependudukan di Indonesia, Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area, 1 (1): 38-48. 24/12/2013. 232ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KTP DAN AKTA CATATAN SIPIL PEMERINTAH KOTA KEDIRI 2013 . Presiden Dr. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara. Tahun. e-issn: 2807-2529 56 3. TLN No. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa: Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban, dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil,. 37 Dalam kaitannya dengan judul skripsi ini, Kelurahan Lubuk Pakam III Kecamatan Lubuk Pakam mendapat tugas pembantuan dari Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang. sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23. METADATA PERATURAN. Amanat Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan. Nomor. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2014. Dimana ada tiga level yaitu. V-Pasal 25 ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendataan Penduduk rentan diatur dalam. JAKARTA, KOMPAS. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; Mengingat : 1. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; c. GO. Mengingat : 1. 01 Formulir Biodata Keluarga. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. Implementasi Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur Implementation of the Law on Population Administration in the Office of Population and Civil Registration of East Aceh Regency Denny Sutejo1, Heri Kusmanto2, Warjio2 & Anggreni Atmei Lubis3Abstrak: Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adanya Pasal yang mengatur tentang perkawinan beda agama, dalam Pasal 35 huruf (a) yang menyatakan bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana. . Peraturan Perundang-undangan. Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU no. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik,[2] tak terkecuali bagi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU Adminduk”) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang. Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. Administrasi Kependudukan sebagai. Istilah “itsbat” hanya digunakan untuk “itsbat nikah”, sedangkan untuk kasus Anda lebih tepatnya adalah pengesahan anak. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat. "Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan". Administrasi Kependudukan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Petugas Khusus; Mengingat : 1. bahwa dalam rangka memberikan jaminan, perlindungan dan pengakuan terhadap penentuanwarga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Sebagaimana hal ini merupakan bentuk dari implementasi pemerintah Kabupaten Blitar khususnya Dispendukcapil terhadap undang-undang yang mengatur tentang administrasi kependudukan. Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang memberi tanda strip (-) kepada pemeluk agama atau kepercayaan selain enam agama diatas walaupun tetap dicatat dan dilayani di kantor pencatatan. Unduh: 4: UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2006: TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. 124 Tahun 2006. 3. Judul. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, 4. Didownload 463 kali. dibaca :. perlu membentuk undang-undang tentang Administrasi Kependudukan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23. UMUM Undang-Undang No-mor 23 Tahun 2006 ten-tang Administrasi Kepen-dudukan mengamanatkan bahwa pelaksanaan Pasal 8 ayat (5), Pasal 0, Pasal 3 ayat (4), Pasal 24 ayat (3), Pasal 76, Pasal 79 ayat (3), Pasal 82 ayat (3), Pasal 84 ayat (2), Pasal 85 ayat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124,. 90 KB. Undang-Undang Perkawinan Dan Administrasi Kependudukan Kewarganegaraan Penyusun : Tim Permata Press Penerbit : Permata Press Terbit : 2015 ISBN : 9786028228800 Ukuran :. Penduduk Non Permanen wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Suku Dinas melalui Kecamatan untuk diterbitkan SKSKPNP dan SKDS selambat-Iambatnya 14 (empat belas) hari kerja. ID : 16 HLM. Buku Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil (edisi 2011) karya Tim Fokusmedia. TujuanADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. H. Ketentuan ini memberi peluang kepada seseorang yang masih. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk,PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SECARA DARING DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Latar Belakang. Tematik. by dwi_wahyudi_36 in Types > Legal forms, undangundang dan administrasi kependudukanSanksi. U n d a n g - U n d a n g tentang Administrasi Kependudukan ini memuat pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi di bidang Administrasi Kependudukan. Mengingat : 1. Namun dalam Undang-Undang tersebut tidak diatur secara jelas, sehingga. Latar Belakang. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat. UNDANG-UNDANG TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. Para Pemohon Prinsipal mengikuti sidang perdana uji Materiil Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan secara daring, Kamis (21/07). Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 2. Namun pengesahan anak. 112 kali. Peraturan Presiden No 112 Tahun 2013 tentang Penerapan KTP berbasis nomor Induk Kependudukan Berbasis Nasional 4. Pelayanan Administrasi Kependudukan Yang Perlu Anda Ketahui . Dasar hukum terbitnya Permendagri 104 tahun 2019 tentang Pendokumentasian Adminduk adalah: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah. Anggaran; 9. Tahun. Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Batam; Kumpulan Peraturan Perundang-undangan, dasar hukum Adminstrasi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas. " 2019. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data. Untuk mendukung pendataan penduduk tersebut telah disahkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan direvisi terakhir menjadi Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95 TAHUN 2019 TENTANG. NIK adalah. Untuk mendukung pendataan penduduk tersebut telah disahkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan direvisi terakhir menjadi Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Lembaran Negara Republik. Didownload 33. Eksistensi Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan telah membuka peluang penetapan perkawinan beda agama yang jelas bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yang secara implisit mengatur bahwa perkawinan beda agama adalah tidak sah di mata agama dan negara. 10, LD 2021/NO. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Terpopuler: Terkini: Komentar: KTP-el. perlu membentuk undang-undang tentang Administrasi Kependudukan; Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG. Analisis Data Data yang telah terkumpul selanjutnya dianaisis secara kualitatif melalui. No. 3) Peraturan Presiden 1. Administrasi Kependudukan; Mengingat : 1. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2013. - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006, Tentang ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. bahwa dalam rangka mewujudkan. Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 2. undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Undang. bahwaketentuan Pasal83A ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai. bahwa untuk efisiensi, efektivitas, dan kemudahan dalam. Kutipan atas pencatatan sipil; 7. Perubahan Undang-Undang No. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan Download; Peraturan. U n d a n g - U n d a n g tentang Administrasi Kependudukan ini memuat pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi di bidang Administrasi Kependudukan. 58. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. 458 kali. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Buku adalah lembar kertas yang berjilid yang digunakan untuk. PELAYANAN PENDUDUK RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERINTEGRASI BAGI WARGA BINAAN SOSIAL DI PANTI SOSIAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menimbang a. urusan Administrasi Kependudukan untuk penyelenggara kabupaten/kota. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian library. timbulkan masalah karena membolehkan perkawinan beda agama Undang-Undang no. Jenis. Ditetapkan: 24 Desember 2013. Kategori Download. Penjelasan pasal 35 Undang-Undang no 23 / 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan. administrasi kependudukan: unduh: uu 24 tahun 2013: perubahan atas uu no 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan: unduh: permendagri nomor 18 tahun 2010 :. SALINAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Dr. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat. Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukanMelalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, kelompok minoritas di atas dapat tetap dilayani dan dicatat dalam database administrasi kependudukan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik 2019, No. Mengingat: Menetapkan: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 79 ayat (4) serta Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu mengatur pemberian hak akses dan pemanfaatan data. KTP dicetak sebagai kartu identitas. administrasi kependudukan sebagai alternatif pelayanan administrasi kependudukan kepada. Kebijakan itu merupakan bentuk peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan : 1. Login Peraturan Pemerintah (PP) No. 2. Surat Keterangan Susunan Keluarga Penduduk Non Permanen (SKSKPNP) dan. 02 Formulir Pendaftaran Peristiwa Kependudukan. 24. Tujuan utama dari perubahan UU dimaksud adalah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi. 06 Surat Pernyataan. 3Undang-Undang No. Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 24/2013 tentang Administrasi kependudukan, diatur adanya kewajiban tersebut. Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah disahkan oleh DPR RI pada tanggall 26 November 2013 merupakan perubahan yang mendasar dibidang administrasi kependudukan. Mesuji tentang Pedoman Layanan Administrasi Kependudukan Tingkat Desa. 102, TLN NO. bahwa untuk mewujudkan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien,. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Hubungi kami melalui Facebook fb. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan. Undang-undang ini disahkan dan diundangkan pada tanggal 29 Desember 2006. Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah disahkan oleh DPR RI pada tanggall 26 November 2013 merupakan perubahan yang mendasar dibidang administrasi kependudukan. Dasar hukum Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penata dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan D Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sip pengelolaan informasi Administrasi.   Tujuan utama perubahan UU dimaksud adala. ABSTRAK: a. penjabaran amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan. 451 kali. Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang secara eksplisit memberi jalan legalitas perkawinan beda agama yang dilarang oleh agama yang diakui di Indonesia seharusnya segera dicabut. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana SALINAN Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. 102 Tahun 2012Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaran. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. Pranala luar (Indonesia) Mengenai KTP di situs web Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta Diarsipkan 2007-03-11 di Wayback MachineUndang-undang ini merupakan revisi dari undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang dianggap sudah tidak relevan dan perlu disesuaikan. Dalam pasal 35 dikatakan. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk,Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan Administrasi kependudukan adalah Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui program pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasiUndang-Undang Administrasi Kependudukan di Indonesia diterapkan untuk melindungi penduduk Indonesia dari emigrasi paksa, kondisi tidak sehat dan perekrutan paksa, serta untuk melindungi hak-hak penduduk lokal. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menctapkan. 03 Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk. 1479 -2- Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan. Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan T. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016. Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Uu 23-2006 Tentang Administrasi Kependudukan.